Koperasi Milik Bersama Bukan Milik Ketua

Nasional

Klikbmi.com, Tangerang – Pemahaman koperasi di tengah masyarakat saat ini masih sangat rendah. Banyak bukti di lapangan yang menyiratkan hal ini. Masih sering terdengar pernyataan, “orang itu yang punya koperasi”. Koperasi dimaknai pemiliknya satu atau dua orang saja. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa banyak pelaku bisnis uang bahkan kepemilikan pribadi yang menggunakan badan hukum koperasi sebagai alat untuk masuk ke sektor ini. Banyak badan hukum koperasi digunakan sebagai koperasi simpan pinjam dan tidak pernah melaksanakan kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Sampai saat ini, para pelaku koperasi juga masih dengan berkelakar menyebut bahwa KUD yang harusnya Koperasi Unit Desa disebut dengan istilah “ketua untung duluan”. Kenyataan ini bukan isapan jempol, di beberapa KUD di Indonesia banyak ketua koperasi yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Seleksi alam telah membuat hanya KUD yang dikelola dengan sehat yang sampai saat ini masih berjalan dan bahkan berkembang. Di Indonesia, dalam ruang lingkup KUD untuk setiap Kabupaten bahkan hanya ada kurang dari 3 (tiga) KUD yang sekarang ini masih beroperasi dengan baik.

Jika kita lihat UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 menyebut bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengetahuan masyarakat tentang koperasi memang masih jauh panggang dari api. Masyarakat tidak memahami bahwa koperasi berperan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fakta bahwa Ketua koperasi identik dengan pemilik koperasi melekat karena konsep ideal tentang fungsi kelembagaan koperasi sama sekali belum dipahami oleh anggota. Di lapangan orang bergabung menjadi anggota koperasi simpan pinjam hanya jika mereka ingin pinjam. Seharusnya anggota koperasi sadar bahwa mereka pemilik usaha koperasi sedangkan pengurus yang dipimpin oleh ketua koperasi hanya menjalankan amanah dari anggota agar anggota sejahtera. Dengan kesadaran dan pemahaman seperti ini akan tercipta militansi anggota dan kesadaran permodalan bersama secara gotong royong yang lebih besar.

Saat diminta keterangan di kantor pusat Koperasi Benteng Mikro Indonesia (Koperasi BMI), Kamaruddin Batubara menyatakan bahwa BMI bukan hanya fokus pada meningkatnya kesejahteraan ekonomi anggota tetapi meningkatnya pilar pendidikan, kesehatan dan spritual. “Dalam menjalankan kinerja dan peran koperasi BMI di anggota dan masyarakat kita tidak hanya melandaskan kegiatan pada pasal 4 UU No.25 tahun 1992, tetapi kita memiliki fungsi dakwah muamalah berupa meningkatnya pendidikan, kesehatan dan spritual” ujar Kamaruddin Batubara dalam penjelasannya.
“Peran – peran ini di lapangan terus kita giatkan, sehingga kegiatan kita bukan hanya memberi pinjaman. Jika kegiatan kita hanya memberi pinjaman, mungkin ada sebagian anggota yang menilai koperasi ini milik saya pribadi, koperasi ini milik ketuanya. Padahal saya ini hanya menjalankan tugas dan amanah yang diberikan anggota. Di lapangan terus digalakkan program GEMASERI (Gerakan Menyimpan/Menabung Seribu Sehari) yang membuat anggota secara tidak sadar tumbuh kesadarannya bahwa BMI adalah milik mereka. Dengan mereka memperbanyak tabungan, BMI akan menjadi lebih besar dan menyejahterakan” tambah Kamaruddin Batubara berikutnya.

Untuk semakin mengikis anggapan bahwa koperasi bukan milik ketua atau pengurus, BMI juga terus memperbanyak kegiatan sosial serta menghimpun Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). “Kita menjadi nadzir terbaik tahun 2019 berkat penghimpunan dana wakaf oleh anggota, ini menunjukkan bahwa anggota semakin sadar bahwa koperasi ini bukan milik ketua atau pengurus tetapi milik anggota secara bersama-sama. Pekerjaan rumah yang tersisa adalah pengaruh dari luar tentang koperasi-koperasi yang dimiliki secara perorangan dan kebetulan gagal bayar. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi masuknya anggota baru karena ada sedikit kekhawatiran di mana calon anggota mempersamakan koperasi kita dengan koperasi yang gagal ini” papar Kamaruddin Batubara selanjutnya.

Mengakhiri pernyaataanya tentang adanya anggapan bahwa koperasi milik ketua, Kamarudddin Batubara mengajak semua koperasi di Indonesia untuk secara bersama melakukan praktek berkoperasi yang benar, mengajak melakukan kampanye bersama dan mengajak melakukan pendirikan anggota secara berkala. Yang tidak kalah penting adalah membangun manajemen kepengurusan yang kuat dan efektif agar semua program berjalan dengan baik. (LA/Klikbmi)

Share on:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *