Bogor, Klikbmi.com: Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, turut hadir dan menyampaikan sambutan dalam Food Agriculture Summit V yang diselenggarakan DPP HA IPB bersama berbagai pusat studi IPB University di IICC Botani Square, Bogor, Selasa (25/11). Dalam paparannya, Ferry menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi juga representasi nilai budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Baca juga: https://klikbmi.com/satu-tahun-jalan-kebijakan-pemerintah-dibedah-lewat-analisis-saintifik-di-ipb/
Menurutnya, para pendiri bangsa melihat keselarasan antara nilai gotong royong dalam koperasi dengan karakter masyarakat Indonesia. Hal inilah yang membuat koperasi menjadi bentuk kelembagaan ekonomi yang paling sesuai untuk dikembangkan di tengah masyarakat.
Ferry menekankan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar pada penguatan koperasi, terutama karena pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa. “Desa adalah tempat di mana kemiskinan masih banyak terjadi. Masih ada praktik rentenir, tengkulak, pinjaman online ilegal, dan berbagai persoalan lain. Masyarakat desa sering hanya menjadi objek karena tidak memiliki akses permodalan maupun badan usaha yang memperkuat posisi mereka,” ujarnya.
Ia menyebut kegelisahan Presiden Prabowo terhadap situasi ekonomi Indonesia sudah muncul sejak hampir tiga dekade lalu. Menurutnya, perubahan arah kebijakan ekonomi pada 1998, yang dipengaruhi resep keliru IMF, membuat banyak nilai dasar bangsa hilang. “Gotong royong tergeser oleh mekanisme pasar bebas yang memunculkan individualisme. Konglomerasi tumbuh kembali menjadi oligarki, lalu muncul apa yang disebut serakahnomics, proses yang membuat kita kehilangan jati diri,” tegas Ferry.
Dalam konteks inilah, kata Ferry, Presiden ingin mengembalikan arah sistem dan praktik ekonomi nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu ekonomi Pancasila yang konstitusional dan berpihak pada rakyat. Karena itu, Kementerian Koperasi RI bergerak cepat melakukan percepatan penguatan koperasi yang selama ini tertinggal dari BUMN dan sektor swasta.
“Presiden mengamanatkan agar koperasi mengejar ketertinggalan dari sisi aset, volume usaha, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat,” jelasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenkop melakukan berbagai strategi, mulai dari rebranding, perbaikan tata kelola, hingga digitalisasi koperasi, namun tetap mempertahankan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan.
Ferry juga menyampaikan pesan tegas Presiden bahwa negara harus hadir dalam mengatur sistem ekonomi, terutama untuk mencegah dominasi aktor-aktor non-negara yang merugikan masyarakat kecil. “Yang hidup di lapangan tidak boleh lagi didominasi tengkulak, rentenir, atau pinjaman online ilegal. Negara tidak boleh kalah oleh aktor non-negara,” tegasnya.
Ia menutup sambutan dengan menegaskan bahwa penguatan koperasi bukan sekadar program prioritas nasional, melainkan agenda besar untuk mengembalikan arah praktik ekonomi Indonesia sesuai konstitusi. “Semua unsur harus terlibat. Ini bukan hanya soal program unggulan, tetapi upaya strategis untuk memastikan sistem ekonomi nasional kembali pada ruh Pancasila dan kepentingan rakyat.” (Nur/Humas)