Depok, Klikbmi.com – Presiden Direktur Koperasi BMI Group, Kamaruddin Batubara, menghadiri undangan diskusi Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi Prisma yang mengangkat tema besar Masa Depan Ekonomi dan Lingkungan Hidup serta Masa Depan Demokrasi Menuju Indonesia Emas 2045 (6/5). Diskusi yang digelar di Kantor Bineksos/LP3ES/Prisma Depok sebagai bagian dari upaya reflektif menjelang satu abad kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2045.
Dalam forum yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi Prisma, Rustam Ibrahim, lebih dari 20 pembicara dari kalangan akademisi, peneliti, dan pengamat dari bidang ekonomi, lingkungan, dan politik turut menyampaikan pandangan kritis mereka mengenai kondisi ekonomi dan demokrasi saat ini serta langkah strategis untuk masa depan bangsa. Diskusi ini menggunakan metode brainstorming untuk menghimpun beragam perspektif dan gagasan, yang diharapkan dapat dirumuskan menjadi tema dan topik tulisan untuk edisi mendatang Prisma.
Dalam kesempatan tersebut, Kamaruddin Batubara menyampaikan pandangan kritis dari perspektif pelaku ekonomi mikro. Ia menyoroti lemahnya keberpihakan kebijakan ekonomi nasional terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, terutama dalam konteks perkembangan teknologi dan keberpihakan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) contohnya Sepeda dan Motor Listrik.
“Dalam tiga tahun terakhir, kami hanya menjadi distributor sepeda dan motor listrik. Kami bisa menjual hingga 4.000 unit per bulan, tapi tidak satu pun suku cadangnya berasal dari Indonesia. Semuanya dari Cina, bahkan bannya pun bukan produk dalam negeri. Saya sedih,” ungkap Pria yang akrab disapa Kambara itu.
Menurutnya, hal ini menunjukkan ketidaksiapan struktur industri nasional dalam mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan. Ia juga mengkritik fokus pemerintah yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan ekonomi.
“Kita terlalu mengejar pertumbuhan, sementara pemerataannya nihil. Seperti pernah disampaikan Presiden Prabowo, 80 persen tanah di Indonesia dikuasai hanya oleh satu persen penduduk. Ini fakta yang menyakitkan,” tegasnya.
Kamaruddin juga membandingkan kebijakan ekonomi Cina yang menurutnya lebih berpihak kepada rakyat. Ia mencontohkan bagaimana sektor UMKM di Cina mampu memproduksi suku cadang kendaraan listrik secara mandiri.
“Kebijakan ekonomi kita sejak merdeka tidak pernah benar-benar pro rakyat. Kita terlalu tunduk pada oligarki. Sudah waktunya kita bergeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju pembangunan yang adil dan merata,” tutupnya.
Diskusi ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan arah kebijakan nasional dan menimbang ulang strategi menuju Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan pada 2045. (Nur/Humas)
