Kambara: Koperasi Harus Dinilai Sesuai Jati Dirinya, Kopsyah BMI Audiensi dengan Deputi Pengawasan Kemenkop

Nasional

Jakarta, Klikbmi.com: Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) melakukan audiensi dengan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI), Rabu (18/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyampaikan masukan terkait penyempurnaan Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Baca juga: https://klikbmi.com/kopsyah-bmi-ajukan-11-usulan-revisi-juknis-pemeriksaan-kesehatan-koperasi-soroti-standar-roa-hingga-biaya-sdm/

Rombongan Kopsyah BMI dipimpin langsung oleh Kamaruddin Batubara selaku Presiden Direktur Koperasi BMI Group sekaligus Direktur Utama Kopsyah BMI. Turut hadir Radius Usman selaku Wakil Direktur Utama, Sondari selaku Direktur Operasional, Makhrus selaku Direktur Keuangan, Casmita selaku Direktur Kepatuhan dan Risiko, serta Wahid selaku Manajer Pembukuan.

Kedatangan rombongan diterima oleh Dandy Bagus Ariyanto bersama tim yang menjabat sebagai Asisten Deputi Kepatuhan Prinsip dan Penilaian Kesehatan (Asdep KPPK), di bawah naungan Herbert H.O Siagian sebagai Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi.

(kiri ke kanan) Ririn, Bagus Dwiyatmoko, Dandi Bagus Ariyanto, Febri Andri Yadi Mewakili Herbert H.O Siagiain mewakili Deputi Kepatuhan Prinsip dan Penilaian Kesehatan (Asdep KPPK) menerima audiensi dari Kopsyah BMI.

Dalam audiensi tersebut, Kopsyah BMI menyampaikan sejumlah masukan terkait instrumen pemeriksaan kesehatan koperasi. Pria yang karib disapa Kambara itu menegaskan bahwa usulan tersebut dilandasi kecintaannya terhadap gerakan koperasi. Menurutnya, penilaian kesehatan koperasi harus mampu menggambarkan karakteristik dan fungsi koperasi yang sesungguhnya, bukan semata-mata menggunakan ukuran yang identik dengan lembaga keuangan berorientasi keuntungan.

“Kecintaan saya terhadap koperasi. Kalau indikator ini kita pakai, sampai kapan pun kinerja keuangan koperasi tidak akan pernah sehat. Kalau hasil akhir pasti sehat meskipun pakai juknis yang sekarang, kalau indikatornya masih seperti itu. Tapi kita harap kertas kerja ini dapat dipakai koperasi manapun, baik itu Koperasi Wanita dan lainnya,” ungkap Kambara.

Menurut Kambara, koperasi memiliki karakteristik usaha dan tanggung jawab pelayanan yang berbeda. Koperasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi pemberdayaan, pendampingan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan anggota.

Karena itu, instrumen pemeriksaan kesehatan perlu disusun secara lebih proporsional. Indikator yang digunakan harus mampu membaca kondisi riil koperasi, termasuk skala usaha, kebutuhan sumber daya manusia, struktur permodalan, serta model pelayanan kepada anggota.

Kambara: Audiensi ini tidak bermaksud menghakimi, hanya karena kecintaan saya terhadap Koperasi

Menanggapi masukan tersebut, Dandy Bagus Ariyanto memberikan respons positif. Ia menilai usulan Kopsyah BMI sangat konstruktif dan akan menjadi bahan pembahasan dalam proses revisi Juknis Nomor 15 Tahun 2021 yang saat ini tengah dilakukan Kementerian Koperasi.

“Usulan dari Koperasi BMI ini saya pikir sangat konstruktif. Maka itu akan kami tampung, akan kami bahas segera untuk perbaikan Juknis Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang memang saat ini sedang kita lakukan revisi, sesuai dengan dinamika regulasi yang ada,” ungkap Dandy.

Lebih lanjut, Dandy juga mendorong Kopsyah BMI dan seluruh koperasi di Indonesia agar melakukan penilaian kesehatan secara mandiri atau self-assessment, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Perkoperasian Nomor 4 Tahun 2023.

Menurutnya, penilaian mandiri menjadi sarana bagi koperasi untuk mengenali kondisi kelembagaannya, apakah berada dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Dengan demikian, koperasi dapat mengetahui aspek yang perlu diperbaiki sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Self-assessment ini dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan early warning system. Misalkan dia nanti akan melakukan apa, apakah ini bermasalah atau tidak,” jelasnya.

Foto bersama usai audiensi

Ia berharap koperasi dapat memanfaatkan kertas kerja pemeriksaan kesehatan mandiri untuk melakukan evaluasi secara berkala dan membangun sistem pengawasan internal yang lebih baik.

Audiensi ini menjadi langkah Kopsyah BMI untuk turut berkontribusi dalam penguatan ekosistem perkoperasian nasional. Bagi Kopsyah BMI, koperasi yang sehat bukan hanya koperasi yang mencatatkan keuntungan tinggi, melainkan juga koperasi yang mampu menjaga keberlanjutan usaha, mengelola risiko secara bertanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik, dan menghadirkan manfaat nyata bagi anggotanya.

Melalui dialog dengan Kementerian Koperasi, Kopsyah BMI berharap penyempurnaan pedoman pemeriksaan kesehatan dapat menghasilkan instrumen penilaian yang lebih adil, objektif, dan relevan dengan jati diri koperasi Indonesia. (Nur/Humas)

Share on:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *