Tangerang, Klikbmi.com – Koperasi tidak cukup dikelola oleh orang yang menguasai teori, tetapi membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter, memiliki jiwa entrepreneur, serta memahami persoalan nyata anggota. Tanpa kemampuan mengembangkan usaha dan memberdayakan anggota, koperasi berisiko hanya menjadi lembaga yang sibuk mengurus organisasi, tetapi gagal meningkatkan kesejahteraan orang-orang di dalamnya.
Pandangan itu disampaikan Presiden Direktur Koperasi BMI Group, Kamaruddin Batubara, saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Kurikulum Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University), Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang digelar hybrid melalui Zoom meeting tersebut juga menghadirkan Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Wisnu Gunadi.
Rektor Ikopin University Yudi Aziz mengatakan, para praktisi dan perwakilan Kementerian Koperasi diundang untuk memberikan masukan terhadap kurikulum, materi pembelajaran, kompetensi lulusan, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan dan tantangan nyata dunia usaha dan gerakan koperasi.
Dalam pemaparannya, Kambara membawa pengalaman 23 tahun berkecimpung di dunia koperasi. Sebagai praktisi ia menilai, pendidikan perkoperasian harus mampu menjembatani pengetahuan akademis dengan kebutuhan lapangan. Lulusan perguruan tinggi koperasi tidak boleh hanya memahami konsep, tetapi harus siap mengelola lembaga, mengembangkan bisnis, dan mendampingi anggota.
“Tidak bisa hanya jiwa akademis saja untuk mengelola koperasi. Itu nanti bisnisnya enggak jalan,” ujar pria yang akrab disapa Kambara tersebut .
Menurut Kambara, kurikulum pendidikan koperasi semestinya dimulai dari persoalan yang benar-benar dihadapi gerakan koperasi. Materi pembelajaran harus disusun berdasarkan kebutuhan kelembagaan, pengembangan usaha, dan pemberdayaan anggota. Prosesnya perlu dilengkapi teori, pembahasan kasus, praktik lapangan, hingga program magang.
Ia mengingatkan, koperasi membutuhkan SDM yang memiliki tiga kompetensi dasar, yakni karakter, keterampilan, dan pengetahuan. Karakter mencakup integritas, tanggung jawab, kepedulian, serta semangat kekeluargaan. Keterampilan diperlukan agar lulusan mampu mengelola, menganalisis, mengembangkan usaha, dan mendampingi anggota. Sementara pengetahuan mencakup pemahaman tentang identitas, regulasi, kelembagaan, dan bisnis koperasi.
Kambara mengutip pemikiran Bung Hatta pada 1956 bahwa koperasi tidak membutuhkan orang-orang luar biasa, melainkan orang yang jujur dan memiliki semangat setia kawan.
“Setia kawan itu tidak mudah karena ini kaitannya dengan bisnis. Selama ini kita dikenalkan dengan bisnis yang sifatnya sikat sana, sikat sini. Padahal, setia kawan harus mementingkan kepentingan bersama,” kata penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya 2018 dari Presiden RI tersebut.
Pria kelahiran Mandailing Natal, 2 Mei 1975 ini juga mengingatkan kembali pemikiran Bung Hatta pada tahun 1967 bahwa tujuan utama koperasi bukan mencari keuntungan, melainkan memenuhi kebutuhan hidup bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya sisa hasil usaha (SHU).
“Bukan SHU yang besar yang kita bangga-banggakan, tetapi bagaimana anggota koperasi itu mendapat beras lebih murah dari harga pasar dan mendapatkan akses pembiayaan yang mudah tanpa rumit,” ujar penerima MUI Award 2026 Kategori Ekonomi Umat (Individu) atas kontribusinya dalam membangun ekonomi umat melalui koperasi syariah itu
Bagi Kambara , koperasi harus memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh anggota. Harga barang yang dijual koperasi semestinya kompetitif, bahkan lebih murah daripada harga pasar jika memungkinkan. Produk dan layanan yang dikembangkan juga harus sesuai dengan kebutuhan anggota, bukan sekadar mengikuti keinginan pengelola.
Ia mencontohkan, koperasi seharusnya mampu menyediakan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, dan pupuk bagi anggota. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta jiwa, pasar domestik dinilainya sudah sangat besar untuk digarap gerakan koperasi.
“Kita tidak perlu bicara pasar ekspor. Indonesia 280 juta ini pasar. Apa kita sudah kuasai itu?” kata Kamaruddin Batubara yang masuk dalam 100 Top Alumni IPB Prominent 2025 – Kategori Pengusaha dan Tokoh Nasional
Ia menilai, tantangan koperasi bukan hanya persoalan permodalan, tetapi juga profesionalisme, tata kelola, transparansi, akuntabilitas, regenerasi kepemimpinan, dan inovasi. Menurutnya, masih banyak koperasi yang terlalu bergantung pada satu figur sehingga keberlangsungan lembaga ikut terancam ketika tokoh tersebut meninggal atau tidak lagi memimpin.
“Banyak koperasi itu tergantung figur. Begitu figurnya meninggal, koperasinya meninggal. Ini PR kita bagaimana regenerasi,” ujarnya.
Peraih Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) 2021 – Sebagai Penggagas/Pelopor Program Hibah Rumah Siap Huni. Ini juga menyoroti persoalan hubungan antara koperasi dan anggotanya. Ia membedakan anggota yang benar-benar memiliki koperasi dengan orang yang hanya datang ketika membutuhkan pinjaman. Ketika koperasi menghadapi masalah, anggota semestinya tidak langsung menarik simpanan dan meninggalkan lembaga.
“Kalau anggota itu hadir dan setia kepada kondisi koperasinya, bahkan mengorbankan uang pribadinya untuk menyelamatkan koperasinya,” katanya.
Menurut Kambara , koperasi bukan lembaga yang seluruh permodalannya ditopang pemerintah. Koperasi harus membangun kekuatan sendiri, termasuk menghadapi risiko pembiayaan dan kewajiban anggota. Karena itu, tanggung jawab anggota dalam menjaga keberlangsungan usaha menjadi bagian penting dari pendidikan perkoperasian.
Kesejahteraan anggota, lanjutnya, harus menjadi ukuran utama keberhasilan. Koperasi BMI Group, misalnya, melakukan studi outcome setiap dua tahun untuk melihat perkembangan kondisi ekonomi anggota.
“Begitu dia bergabung koperasi, income-nya harus naik. Kami selalu melakukan studi outcome setiap dua tahun. Bagaimana pendapatan per kapita anggota harus naik. Saya selalu sampaikan, kalau pendapatan per kapitanya tidak naik, bubarkan saja koperasinya ,” kata penerima Penghargaan Bhakti Koperasi Dari Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia di Makassar Juli 2017.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberadaan koperasi harus menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan anggota, bukan sekadar pertumbuhan aset dan jumlah kantor. Kamaruddin juga memaparkan bahwa BMI mengembangkan pembiayaan berbasis produk, antara lain sektor air dan sanitasi, pertanian, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dalam pengembangan usaha, BMI turut mendorong kegiatan produktif anggota. Salah satunya budidaya lele yang semula dikembangkan di kurang dari 10 cabang, kemudian meluas ke 51 dari 100 cabang Kopsa BMI. Anggota juga didorong mengembangkan pertanian palawija dan hortikultura agar memiliki tambahan pendapatan.
Digitalisasi, menurut Kambara , menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Sistem informasi memungkinkan pengelola memantau perkembangan aset, jumlah anggota, piutang, penjualan produk, hingga pengunjung kawasan usaha secara lebih cepat.
Selain kemampuan teknis, ia menekankan pentingnya lima fungsi pengelola koperasi. Mereka bukan hanya bertugas menjalankan organisasi, melainkan juga menjadi penggerak masyarakat, penyuluh perkoperasian, pendamping anggota, dan pembina kapasitas ekonomi.
Kambara mencontohkan pelatihan sederhana berupa penanaman cabai dan tomat menggunakan polybag di rumah anggota. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga sehingga pengeluaran rumah tangga berkurang. Uang yang dihemat bisa ditabung dan memperkuat modal ekonomi anggota.
Dalam konteks pendidikan, ia menyebut BMI telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 20 perguruan tinggi. Mahasiswa jenjang S1, S2, hingga S3 melakukan penelitian dan magang untuk mempelajari praktik koperasi secara langsung. Namun, ia masih menemukan mahasiswa yang belum memahami dasar-dasar regulasi perkoperasian meskipun telah menjalani kegiatan magang.
Karena itu, ia mendorong Ikopin University memperkuat praktik lapangan, kemitraan dengan koperasi, pembelajaran berbasis kompetensi, penguasaan bisnis dan digitalisasi, serta evaluasi dampak lulusan setelah memasuki dunia kerja.
Ia juga mengusulkan agar perguruan tinggi menyiapkan kompetensi yang berbeda sesuai peran dalam organisasi koperasi. Pengurus membutuhkan kemampuan kepemimpinan, strategi, kewirausahaan, dan pengambilan keputusan. Pengawas harus memahami pengawasan, pengendalian, serta evaluasi, bukan sekadar menjadi polisi bagi pengurus. Sementara pengelola perlu menguasai manajemen, operasional, dan pengembangan usaha.
Kambara bahkan mengusulkan agar istilah karyawan di koperasi lebih tepat disebut pengelola. Sebab, mereka memiliki identitas ganda sebagai pekerja sekaligus anggota koperasi.
“Jangan cari hidup di koperasi, tapi kita harus menghidupkan koperasi. Sehingga kita akan dapat penghasilan dari situ,” tegasnya.
Ia menutup pemaparan dengan mengingatkan bahwa koperasi harus kembali pada semangat dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Keberhasilan lembaga tidak boleh dipisahkan dari peningkatan kesejahteraan anggotanya.
Mengutip pemikiran Bung Hatta pada 1951, Kamaruddin menyebut koperasi sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran rakyat, baik secara rohani maupun jasmani. Baginya, koperasi merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial.
“Koperasi tidak akan pernah sukses kalau anggotanya gagal. Kesuksesan anggota maka pasti koperasinya akan sukses,” ujarnya.
Kambara juga menceritakan perjalanan BMI yang menurut pemaparannya berawal dari aset Rp260 juta dengan dua orang, hingga kini memiliki aset lebih dari Rp1 triliun dan melibatkan lebih dari 1.000 pengelola . Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi dunia akademik untuk melahirkan SDM koperasi yang tidak hanya memahami teori, tetapi mampu membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sukses sendiri itu biasa. Tapi sukses bersama itu baru luar biasa,” pungkasnya.(Togar/Humas)