Jakarta, klikbmi.com: Presiden Direktur Koperasi BMI Group, Kamaruddin Batubara, memberikan tanggapan kritis sekaligus penuh dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada diskusi alternatif pembiayaan KDMP melalui Koperasi, Rabu (25/6) yang digagas Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Menurutnya, substansi program KDMP bukan semata-mata tentang pembiayaan, melainkan tentang membangun ekosistem kolaboratif koperasi yang menyatukan kekuatan antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) existing dengan koperasi desa yang tengah dibina oleh negara.
“Yang pertama harus dipahami, ini bukan pembiayaan seperti biasanya. Dari hasil diskusi dengan Kemenkop, yang dimaksud adalah kolaborasi antara KSP dan KSPPS yang sudah berjalan dengan KDMP. Bukan skema pinjam-meminjam biasa, melainkan bagaimana koperasi-koperasi existing melihat potensi usaha di KDMP yang layak dijadikan bisnis dan dibiayai secara selektif,” jelas Kambara, sapaan akrabnya.
Menurut Kambara, pendekatan yang digunakan dalam KDMP sangat berbeda dengan skema pembiayaan umum karena ditekankan pada kelayakan bisnis dan kemitraan strategis. Koperasi diberikan ruang untuk menilai usaha-usaha produktif di desa yang benar-benar feasible dan berpotensi tumbuh, bukan semata-mata berdasarkan belas kasihan.
“Kalau bisnisnya layak, tentu silakan dibiayai. Ini peluang usaha, potensi yang luar biasa, tinggal koperasinya menilai apakah usaha itu kompatibel dan layak dikembangkan. Jadi konteksnya bukan bantuan atau pembiayaan semu, tapi kolaborasi bisnis,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa secara umum unit usaha di KDMP belum sepenuhnya feasible secara bisnis bagi pendanaan swasta. Namun karena ini adalah program negara, intervensi melalui pembiayaan negara sangat dimungkinkan dan sah menurut konstitusi.
“Kalau pembiayaannya dari negara silahkan, karena itu kebijakan negara, negara punya hak untuk itu melalui presiden dan pemerintah” Jelasnya.
Kambara melihat Koperasi Merah Putih sebagai salah satu instrumen negara untuk mempercepat kemandirian desa melalui jalur koperasi. Ia optimistis bahwa jika dijalankan dengan semangat awal dan sesuai tujuan Presiden, maka KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dan alat untuk memutus rantai panjang distribusi yang selama ini dikuasai para tengkulak.
“Bayangkan kalau seluruh potensi yang ada di desa itu menjadi bisnis dan menjadi added value yang luar biasa kepada masyarakat, terutama tentu para produsen yang punya produk baik pertanian, peternakan, hasil bumi tahunan segala macam. Dan tentu ini sangat baik, melihat tidak ada lagi nanti penguasaan-penguasaan di tengkulak, karena Presiden dan Menteri sudah menegaskan bahwa KDMP ini adalah melawan tengkulak-tengkulak karena selama ini tengkulak ini hidup melalui nelayan, petani, para tengkulak menikmati hasil, jadi memang harus didukung ini, agar tidak ada lagi kesempatan untuk mendzolimi usaha orang lain. KDMP ini didesain untuk melawan ketimpangan itu” ujarnya.
Ia menekankan, KDMP harus dikelola dengan prinsip koperasi sejati: transparansi, partisipasi, dan keadilan anggota. Jika usaha koperasi desa memperoleh keuntungan, maka kelebihannya harus kembali ke anggota dalam bentuk reward langsung ataupun Sisa Hasil Usaha (SHU).
Kambara juga mendorong agar koperasi-koperasi existing turut mengambil peran sebagai ayah angkat bagi KDMP melalui pendekatan pembinaan dan tanggung jawab sosial koperasi (CSR).
“Yang dibahas sebelumnya adalah Mock-Up, silahkan kalau ada CSR dari Koperasi, minimal membina atau menjadi ayah angkat dari KDMP tersebut” serunya.
“Jadi saya pikir, KDMP ini harus didukung karena Presiden dan Menteri juga menyampaikan bahwa tugasnya KDMP ini diadakan untuk memotong jalur distribusi yang selama ini dinikmati oleh cukong-cukong. Bayangkan harga gabah tidak pernah naik, tapi harga beras bisa naik, harga karet jarang naik, harga sawit jarang naik, tapi yang punya pabrik sawit produksi hilir atau hasil hilir itu bisa kaya raya, tapi produsen kita tidak pernah atau sangat sedikit yang kaya karena harga yang dimainkan oleh distributor. Dan rantai distribusi di Indonesia itu Panjang, Alhamdulillah itu disadari oleh Presiden RI bahwa jalur distribusi terlalu panjang. Maka kita sebagai insan koperasi harus hadir memberi solusi,” Tambah Pria penerima penghargaan Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI 2018 tersebut.
Untuk menyukseskan program ini, Kambara menegaskan bahwa SDM pengelola KDMP haruslah memiliki tiga kualifikasi utama: harus punya jiwa leadership (kepemimpinan), harus memiliki jiwa entrepreneurship (wirausaha), dan pengalaman organisasi terutama dibidang koperasi.
“Kalau tidak punya tiga hal itu, akan terlindas oleh zaman. Kita butuh orang-orang luar biasa yang bisa menggerakkan koperasi desa ini sebagai pusat kemajuan desa,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Kambara menegaskan bahwa pro dan kontra dalam kebijakan adalah hal yang wajar, tetapi sebagai pelaku koperasi, ia memilih untuk mengambil peran dan memberi yang terbaik.
“Abaikan pro-kontra, karena itu kodrat kehidupan. Tugas kita adalah menghadirkan yang terbaik untuk kesuksesan KDMP. Itu langkah yang saya ambil sebagai praktisi koperasi,” pungkasnya. (Nur/Humas)
