Jakarta, Klikbmi.com: Kehadiran praktisi koperasi Kamaruddin Batubara menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Pembahasan Awal Pembentukan Konsorsium Dosen Ekonomi Koperasi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi dan Keuangan Mikro Indonesia (ADEKMI), Selasa (3/2/2026), di Kantor ADEKMI, Gedung Kahfi Business Center, Jakarta Selatan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas penetapan mata kuliah Koperasi sebagai mata kuliah wajib dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Nasional oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Koperasi, yang akan berlaku efektif mulai Tahun Akademik 2026/2027 di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Forum ini bertujuan mensosialisasikan kebijakan tersebut sekaligus merumuskan konsep awal pembentukan konsorsium dosen ekonomi koperasi yang melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai wilayah.
Dalam diskusi, Presiden Direktur Koperasi BMI Group yang akrab disapa Kambara tersebut menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait arah pendidikan koperasi nasional, khususnya pada aspek simpan pinjam sebagai jantung aktivitas koperasi. Ia mengingatkan bahwa simpan pinjam merupakan “sendinya koperasi” dan menjadi pintu masuk utama penguatan ekonomi anggota, sebagaimana ditegaskan oleh tokoh ekonomi mikro dunia Muhammad Yunus.
Menurut Kambara, pendidikan koperasi tidak cukup berhenti pada pengenalan konsep dan regulasi, tetapi harus mampu melahirkan praktik simpan pinjam yang benar-benar mencerminkan jati diri koperasi. Nilai-nilai dasar simpan pinjam, seperti keberpihakan pada anggota, prinsip kehati-hatian, dan tujuan pemberdayaan perlu ditampilkan secara nyata dalam kurikulum dan praktik pembelajaran.
Ia juga menyoroti kondisi pembiayaan mikro di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan serius. Tingginya rasio pembiayaan bermasalah yang telah menembus dua digit, menurutnya, tidak terlepas dari maraknya pinjaman online, judi online, dan berbagai bentuk pembiayaan konsumtif yang tidak mendidik. Dalam konteks ini, koperasi dihadapkan pada tugas besar untuk menghadirkan alternatif pembiayaan yang sehat, produktif, dan berorientasi jangka panjang.
“Koperasi Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan koperasi di luar negeri. Karena itu, pendekatan pendidikannya juga tidak bisa diseragamkan,” ujarnya dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa praktik pinjaman online yang bersifat konsumtif justru menjauhkan masyarakat dari nilai pendidikan keuangan, sementara koperasi seharusnya menjadi ruang pembelajaran ekonomi bagi anggotanya.
Kambara juga berbagi pengalaman praktik koperasi yang dinilainya relevan untuk dijadikan bahan ajar. Ia menyebut Koperasi BMI Group sebagai koperasi pertama di Indonesia yang mengembangkan pembiayaan sanitasi, sebuah produk yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup anggota. Praktik-praktik semacam ini, menurutnya, perlu diangkat ke ruang kelas agar mahasiswa memahami bahwa koperasi dapat menjawab persoalan sosial secara konkret.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia koperasi secara sistematis. SDM koperasi, kata Kambara, tidak lahir secara instan, tetapi “diciptakan” melalui proses panjang pembelajaran, pendampingan, dan pembiasaan nilai. Karena itu, ia mendorong agar kurikulum koperasi ke depan memberi ruang besar bagi magang terstruktur, riset terapan, dan keterlibatan mahasiswa langsung dalam aktivitas koperasi.
Pandangan Kamaruddin Batubara sejalan dengan tujuan rapat yang juga membahas perumusan konsep awal konsorsium dosen ekonomi koperasi, klarifikasi peran ADEKMI, FORKOPI, LPPM IKOPIN University, serta keterlibatan pemangku kepentingan pemerintah. Konsorsium ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi berkelanjutan antara akademisi dan praktisi dalam mengawal implementasi mata kuliah koperasi wajib secara berkualitas.
Rapat yang berlangsung selama tiga jam tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan awal, mulai dari penyusunan kerangka konsorsium, penentuan struktur organisasi sementara, hingga komitmen para ahli dan institusi untuk terlibat aktif. Dalam konteks itu, kontribusi pemikiran Kamaruddin Batubara dinilai memperkuat arah konsorsium agar tidak berhenti pada tataran kebijakan dan kurikulum, tetapi benar-benar berpijak pada realitas dan tantangan koperasi di lapangan.
Berita ini menjadi kelanjutan dari rangkaian diskusi strategis yang diharapkan dapat mempertemukan dunia akademik, praktik koperasi, dan kebijakan negara dalam satu ekosistem pendidikan koperasi yang relevan, aplikatif, dan berkelanjutan. (Nur/Humas)